Bagaimana sebuah rezim otoriter bisa bertahan?.
Sesudah Perang Dunia II, dari Berbagai studi menunjukkan bahwa otoritarianisme tidak bisa dipertahankan hanya dengan bekal represi saja. Otokrasi pada umumnya berumur panjang jika melibatkan persekutuan antara petinggi militer, dukungan birokrasi di pusat dan daerah, pemimpin atau pemilik partai, serta para pengusaha besar. Nah, konsep yang berupaya untuk menggeneralisir hubungan antara pemimpin otoriter dengan warga negara disebut "authoritarian bargain".
Secara umum konsep ini menjelaskan bahwa ada satu titik di mana warga negara memang bisa “merelakan” hak-hak politiknya dibatasi oleh pemimpinnya dengan imbalan berupa stabilitas serta keamanan ekonomi.
Ini adalah konsep yang menarik. Berbeda dengan lazimnya praktik kebijakan publik di negara-negara demokrasi, di mana belanja kesejahteraan berbanding positif dengan liberasi politik, maka di negara-negara yang mempraktikkan "authoritarian bargain" hubungan antara keduanya justru bersifat negatif. Ada trade off antara terpenuhinya hak-hak politik kewargaan dengan keamanan ekonomi di sisi lain. Praktik yang sering digunakan sebagai contoh biasanya adalah Singapura serta apa yang dulu pernah dipraktikkan Indonesia pada masa Orde Baru. Begitu juga yang berlangsung di Rusia di bawah kepemimpinan Putin, juga bisa diajukan sebagai contoh.
Apakah konsep trade off antara hak-politik dengan keamanan-ekonomi ini bisa digunakan untuk menjelaskan praktik rezim otoriter di berbagai negara lain?. Nah, mengenai hal ini memang masih perlu dikaji lebih seksama.
Jika kita meminjam konsep “authoritarian bargain”, sebenarnya menarik untuk membandingkan apa yang berlangsung pada masa Orde Baru dengan yang berlangsung saat ini. Banyak pengamat politik Indonesia menyebut bahwa kita saat ini sedang mengarah kembali ke era otoritarian. Persoalannya adalah kembalinya karakter otoritarian ini tidak disertai trade off antara manfaat - ekonomi dengan kebebasan-politik. Dulu, di masa Orde Baru, represi politik ditukar dengan kesuksesan ekonomi yang nyata. Sementara hari ini, kedua-duanya, baik politik maupun ekonomi, sama-sama mengalami ‘declining’.
Kita pantas khawatir jika apa yang tengah berlangsung saat ini sedang mengarah pada praktik otoritarianisme sebagaimana yang pernah terjadi di Rusia pada dekade 1990-an, atau yang berlangsung di Mesir saat Arab Spring lalu. Kemerosotan ekonomi telah digunakan oleh penguasa untuk mengkooptasi dan melemahkan kelompok oposan, sehingga pada akhirnya mereka bisa terus mempertahankan kekuasaannya di tengah kebangkrutan ekonomi dan politik sekaligus.
Pada titik itu, warga negara tidak memperoleh keuntungan apapun, baik keuntungan politik, maupun keuntungan ekonomi, dari rezim yang sedang berkuasa.
Dulu Soviet bisa bubar karena 3 faktor : pertama, Ekonomi morat marit. Kedua, presiden yang lemah dan ketiga, kebangkitan etnonasinalisme.
Jika diskusi politik kita hari ini, hanya asyik membicarakan isu permukaan. Nasib kita bisa jadi akan sama dengan soviet. Ini bukan lagi soal "bagaimana" tapi "kapan"?.
Sejak 10 tahun lalu, harusnya kita sudah meremajakan kembali reformasi. Sebab, sistem apapun, perubahan apapun, jika tidak terus menerus di remajakan pada akhirnya memang akan membusuk. Jangan lupa bahwa orde lama juga merupakan reformasi atas sistem sebelumnya, begitu juga dengn orde baru. Kita tahu, tanpa kontrol, tanpa revisi dan peremajaan yang terus menerus, semua reformasi tadi pada akhirnya akan menyeleweng lalu membusuk kemudian kembali di rombak.
Hal yang sama juga terjadi dengan reformasi 1998. Jika tidak di remajakan, reformasi juga bisa membusuk. Bahkan kini telah terbukti membusuk.
Dulu, otonomi daerah di level kabupaten atau kota dianggap solusi, misalnya. Tapi, kini pemekaran kabupaten atau Kota sudah jadi masalah. Dulu, pemilu sistem proporsional terbuka di seluruh jenjang adalah solusi demokrasi. Namun kini terbukti mengkerdilkan institusi partai politik. Dulu penempatan polisi di bawah presiden adalah solusi untuk mengontrol kekuasaan TNI, namun hal itu kini membuat kita semakin tak bisa mengontrol kekuasaan polisi. Atau, hal lain: benarkan bentuk negara kesatuan sudah final?.
Masih banyak persoalan lain, dimana solusi-solusi terdahulu mendatangkan masalah hari ini. Jadi, jika tidak ingin indonesia menjadi Soviet. maka, biarkan Mahasiswa, intelektual, akademisi dan semua penjaga nilai melakukan perlawanan simbolik di jalanan, yang memang sudah menjadi tugas sejarahnya. sedangkan, Para sarjana kita mestinya menunaikkan tugasnya sendiri : membahas hal-hal substantif yang tidak akan selesai dengan perlawaan simbolik.
Untuk kita semua dan terutama pemimpin bangsa ini. Kurangi-kurangi membaca majalah bobo dan mulailah membaca buku-buku sejarah. Sebab, masalah indonesia ini, tidaklah sesederhana apa yang presiden omongkan.
NB ; Makassar, 17/06/2022
*Pustaka Hayat
*Pejalan sunyi
*Rst
*Nalar Pinggiran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar